Dunia Buku part of Myhobbyblogs.com Channel

Sebuah opini yang sangat menusuk pemikiran kita. Sangat disayangkan jika dilewatkan. Selamat membaca.

Ditulis Oleh Rudi Hartono (Mahasiswa Semester Akhir Fakultas Hukum Unhas, Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi)

DALAM rangka memperingati hari buta aksara sedunia tanggal 8 September, bangsa-bangsa di seluruh dunia di perhadapkan dengan refleksi atas situasi global yang diliputi begitu banyak permasalahan.

Yang paling pokok, sebenarnya, dalam persoalan buta aksara ini adalah problema kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi global. Berdasarkan data dari Bank Dunia, dari 1,2 milyar penduduk dunia yang dinyatakan miskin, 80 persen di antaranya terdapat di 12 negara berkembang (Asia, sub Sahara Afrika, dan Amerika Latin).

Demikian pula dengan persentase jumlah penduduk buta aksara, dari angka 885 juta, sebagian besar dari mereka tersebar di negara-negara Asia (meliputi Pakistan, Bangladesh, Idonesia dan lain-lain) serta beberapa negara di Afrika.

Di Asia Selatan, jumlah penduduk buta huruf mencapai 109 juta, dari negara-negara Arab 98 juta orang, negara-negara Afrika sub Sahara merupakan kawasan negara yang tingkat buta aksaranya paling tinggi berkisar 40 persen hingga 50 persen, di Mali peringkat 175 hanya (19,0 persen) yang melek huruf, Nigeria (14,4 persen) yang melek huruf, dan Burkina Faso (12,8 persen).

Data itu tentunya sangat pantas untuk kita bicarakan kembali, guna melahirkan solidaritas internasional untuk melawan ketidakadilan ekonomi global yang berdampak pada buta huruf (baca, imperialisme).

Sumber Ketidakadilan Sejak kolonialisme dikukuhkan, dunia sudah terbagi dalam dua bagian yakni bangsa maju (modern) yang kemudian menjadi kolonialis dan bangsa timur yang dianggap terbelakang dan menjadi sasaran penjarahan kaum kolonialis. Tatanan dunia ini terus berlanjut hingga pematangan sistem kapitalisme yang menginginkan perluasan ekspansi modal.

Perang dunia pertama dan kedua bukan hanya perebutan dominasi, tetapi juga perebutan daerah jajahan dan sumber-sumber bahan baku dan pasar yang baru.

Hasilnya, setelah perang dunia kedua usai, bangsa-bangsa Eropa dan Amerika Serikat mulai membenahi dan merekontruksi negerinya dari kehancuran. Sedangkan di sisi lain, negara-negara jajahan masih bergelut dengan perjuangan pembebasan nasionalnya untuk memperoleh kemerdekaan.

Negara-negara jajahan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin memang memperoleh kemerdekaan, tetapi tidak sanggup menghilangkan ketergantungan mereka dengan negara penjajah (kolonialis).

Dalam kasus Indonesia, Richard Tanter dalam makalahnya yang dipersembahkan pada Universitas Monash, mengidentifikasi dua hal penting yang berkaitan dengan hubungan ekonomi: “ketergantungan” pada ekspor minyak (dan gas) dan pinjaman IGGI.

Tidak susah untuk melacak akar persoalan itu, pertama; setelah mengalami kehancuran dalam perang dunia pertama dan kedua, negara-negara Eropa (minus Uni Sovyet) dan Amerika utara memperoleh ceceran-ceceran anggaran dari program Marshal Plan untuk membiayai dan memulihkan kondisi ekonominya. Sedangkan mayoritas negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika latin yang sudah kering kerontang karena kolonialisme selama ratusan tahun tidak memperoleh apa-apa.

Memang pada tahun 1961 diluncurkan program Alliance For Progress yang melibatkan AS dan 21 negara Amerika latin, namun program ini pun gagal dan belakangan diketahui kepentingan utamanya untuk menggalang solidaritas melawan Komunisme.

Kedua; meskipun secara politik dinyatakan merdeka, namun karena tidak memiliki modal dan kapasitas teknologi, negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika latin terus menerus dihambat dan dibuat ketergantungan ekonominya terhadapa negara-negara Imperialis. Kekayaan alam dan tenaga kerja negara-negara dunia ketiga diperas dan dieksploitasi untuk kemakmuran negara dunia pertama.

Putus Sekolah Buta huruf dan putus sekolah (drop out) lebih banyak terkonsentrasi di negara-negara dunia ketiga, padahal mestinya, dengan kemerdekaan politik yang dimiliki mereka sanggup untuk memobilisasi sumber dayanya untuk memajukan pendidikan nasional.

Dalam Washintong Consensus persoalan sektor pendidikan malah merupakan salah satu sektor yang harus diserahkan ke swasta (swastanisasi), dan subsidi pendidikan dari negara dicabut.

Di Indonesia misalnya, sejak penandatangan Letter of Intent (LoI) dengan IMF, pemerintah Indonesia dengan begitu agresif mencabut subsidi pendidikan, dan menyerahkan pendidikan dalam mekanisme pasar bebas. Akibatnya, mayoritas rakyat Indonesia yang notabene orang miskin tidak dapat mengakses dunia pendidikan.

Sungguh tidak adil! Negara dunia ketiga dipaksakan melepaskan sektor pendidikannya dalam mekanisme pasar bebas (free trade), sedangkan, di negara-negara maju seperti AS dan negara Eropa dunia pendidikannya masih terus menerus mendapat subsidi dan kompensasi.

Manipulasi Ketidakadilan Kesenjangan ekonomi dan kondisi memprihatinkan di negara-negara dunia ketiga (termasuk soal pendidikan dan buta huruf) mengundang keprihatinan dan solidaritas global. Kecaman dan aksi massa pun meluas dalam setiap pertemuan pejabat tinggi dunia, dan fakta-fakta ini banyak dipublikasikan dalam pers barat.

Negara-negara maju dan lembaga internasional seperti PBB menyusun sejumlah skenario antisipasi berupa; pertama; mendeklarasikan Millenium Development Goals (MDG’s) adalah sebuah inisiatif pembangunan yang dibentuk pada tahun 2000, oleh perwakilan-perwakilan dari 189 negara (termasuk Indonesia). MDG’s mengusung delapan program pokok yang diharapkan dituntaskan 2015, di antaranya penghapusan kemiskinan dan pemberantasan buta huruf.

Kedua; komitmen lain, misalnya dengan program Debt Swap (program konversi utang) yang saat ini getol dilakukan oleh Jerman dan diikuti oleh negara-negara G7 khusus untuk negara yang dikategorikan sangat miskin seperti Bangladesh, Ethiopia, Kenya, dan Rwanda.

Tetapi, ini pun dinilai bohong, karena banyak proses konversi utang tersebut dilakukan dalam bentuk proyek yang infrastrukturnya didatangkan dari negara maju sehingga utang yang dibayarkan tersebut tetap dinikmati Kapitalis negara maju. PBB sendiri lewat badan-badannya seperti Unicef, Unesco, dan FAO punya begitu banyak program untuk mengatasi problem dunia ketiga ini.

Program pendidikan, yang salah satu iconnya adalah artis Hollywood, Madonna, cukup gencar di kawasan negara-negara Afrika. Namun, program ini tidak akan mampu menyelesaikan masalah ketidakadilan global karena persoalannya lebih sistemik dan politis.

Organisasi-organisasi seperti WTO, IMF, dan Paris Club punya andil dalam kemerosotan negara-negara dunia ketiga. AS harus bertanggung jawab dengan kemiskinan massal dan perang mematikan yang terus berlanjut di Irak, Afganistan, dan kawasan Afrika.

Pemberantasan Van Hoof & Van Wieringen (1986) mengatakan dalam suatu konferensi pendidikan tinggi Eropa, “Jika pemerintah suatu negara tidak secara serius memerhatikan arah dan pengelolaan pendidikan tinggi di negaranya, dapat dipastikan pembangunan ekonomi negara tersebut akan terhambat.

Pemberantasan buta huruf tidak bisa dipisahkan dengan pemberantasan kemiskinan karena fakta menunjukkan masyarakat buta huruf tertinggi justru ada di negara-negara miskin di Asia, Afrika, dan Amerika latin.

Pemberantas buta huruf juga terkait dengan aspek politik dan kebijakan ekonomi suatu negara. Indonesia misalnya, tidak akan sanggup menyelesaikan pemberantasan buta aksara ketika lembaga pendidikannya diserahkan dalam mekanisme pasar bebas. Negara miskin tidak akan sanggup menyelesaikan persoalan buta aksara jika mayoritas penduduknya yang miskin tidak di bukakan akses seluas-luasnya dalam mengenyam pendidikan. Program swastanisasi dan pencabutan subsidi pendidikan yang agresif dilakukan oleh pemerintahan negara-negara berkembang harus dihentikan. Sebaliknya, negara harus dipaksa bertanggung jawab dan memobilisasi anggaran dan sumber daya (resources) untuk membenahi sektor pendidikan. (***)

Topik: Referensi